Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental lanskap pertahanan modern. Jika dahulu keberhasilan operasi militer lebih banyak diukur dari pencapaian di lapangan, kini keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh kemampuan institusi mengelola informasi, membangun kepercayaan publik, serta menghadapi perang narasi di ruang digital.
Pandangan tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV, Kolonel Laut (KH) Ign. M. Pundjung T., S.Sos., M.Sc. Menurutnya, era digital telah menghadirkan tantangan baru yang menempatkan ruang informasi sebagai salah satu domain strategis dalam sistem pertahanan negara.
“Informasi saat ini bergerak dalam hitungan detik. Opini publik terbentuk sangat cepat melalui media sosial. Dalam situasi seperti ini, ruang digital telah menjadi medan strategis yang tidak kalah penting dibandingkan wilayah darat, laut, maupun udara,” ujar Kolonel Pundjung, Selasa (4/8/2026).
Ia menegaskan, perubahan tersebut menuntut transformasi peran Dinas Penerangan (Dispen) di setiap satuan TNI Angkatan Laut. Fungsi penerangan tidak lagi sekadar mendokumentasikan kegiatan atau menyusun siaran pers, melainkan harus menjadi bagian integral dari strategic communication yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI AL.
Sebagai negarau kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau dan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks. Ancaman tidak hanya datang dalam bentuk pelanggaran wilayah, illegal fishing, penyelundupan narkotika, perdagangan orang, maupun pencurian sumber daya alam, tetapi juga melalui perang informasi yang memanfaatkan teknologi digital.i
Menurut Kolonel Pundjung, penyebaran hoaks, disinformasi, propaganda, manipulasi visual hingga narasi yang bertujuan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara kini menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi.
“Karena itu, Dinas Penerangan memiliki tanggung jawab strategis menjaga kredibilitas institusi melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kecepatan informasi saat ini merupakan bagian dari profesionalisme,” katanya.
Ia menjelaskan, keterlambatan memberikan penjelasan kepada publik dapat membuka ruang bagi spekulasi maupun informasi yang tidak benar. Oleh sebab itu, setiap satuan TNI AL harus memiliki sistem komunikasi yang mampu merespons dinamika secara cepat tanpa mengabaikan aspek keamanan informasi dan ketelitian data.
Lebih jauh, Kolonel Pundjung menilai paradigma kerja Dispen juga harus mengalami perubahan. Tidak cukup hanya menjadi news maker, tetapi harus berkembang sebagai opinion builder yang mampu menjelaskan latar belakang kebijakan, manfaat setiap program, serta kontribusi TNI AL terhadap kepentingan nasional.
“Publik tidak hanya membutuhkan informasi mengenai apa yang dilakukan TNI AL, tetapi juga mengapa kebijakan itu diambil dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat serta bagi pertahanan negara,” ujarnya.
Transformasi tersebut, lanjutnya, hanya dapat diwujudkan apabila didukung sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Personel penerangan perlu memiliki kompetensi yang melampaui kemampuan jurnalistik konvensional, termasuk penguasaan komunikasi digital, manajemen media sosial, analisis big data, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Search Engine Optimization (SEO), desain komunikasi visual, hingga manajemen krisis komunikasi.
Menurutnya, kemampuan melakukan social media monitoring juga menjadi kebutuhan mendesak. Melalui pemantauan percakapan publik secara real time, Dispen dapat mendeteksi lebih dini munculnya isu negatif, disinformasi maupun propaganda sehingga langkah klarifikasi dan kontra narasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.
Di samping itu, Kolonel Pundjung menekankan pentingnya membangun sistem komunikasi yang terintegrasi di seluruh jajaran TNI AL, mulai dari Posal, Lanal, Kodaeral, Koarmada, hingga Mabesal. Keseragaman pesan dinilai menjadi kunci agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan multitafsir.
Ia juga menilai hubungan kemitraan dengan media massa harus terus diperkuat. Pers merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Hubungan yang terbuka, profesional, dan saling menghormati akan menghasilkan pemberitaan yang akurat sekaligus memperkuat transparansi institusi tanpa mengabaikan kepentingan pertahanan negara.
Selain fungsi komunikasi, Dinas Penerangan juga memiliki tanggung jawab membangun literasi maritim nasional. Menurut Kolonel Pundjung, masih banyak masyarakat yang belum memahami luasnya tugas TNI Angkatan Laut, mulai dari menjaga kedaulatan wilayah laut, mengamankan jalur pelayaran internasional, melindungi sumber daya kelautan, hingga melaksanakan operasi kemanusiaan ketika terjadi bencana.
“Melalui komunikasi publik yang edukatif, masyarakat akan semakin memahami bahwa keamanan laut bukan hanya urusan militer, tetapi merupakan fondasi ketahanan ekonomi, keselamatan pelayaran, dan kedaulatan bangsa,” katanya.
Ia menambahkan, setiap keberhasilan operasi TNI AL harus dikemas menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat dengan dukungan dokumentasi berkualitas, visual yang kuat, narasi yang menarik, serta pemanfaatan berbagai platform digital agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.
“Di era digital, kekuatan angkatan laut tidak hanya diukur dari jumlah kapal perang, pesawat udara, atau kemampuan tempur prajuritnya. Kekuatan itu juga ditentukan oleh kemampuan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang profesional, transparan, dan kredibel,” tegas Kolonel Pundjung.
Karena itu, ia menilai Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut harus terus bertransformasi menjadi pusat komunikasi strategis yang mampu mengintegrasikan informasi, menangkal disinformasi, memperkuat diplomasi maritim, serta menjadi jembatan yang menghubungkan institusi TNI AL dengan masyarakat.
“Menjaga kedaulatan negara saat ini tidak hanya dilakukan dengan mengamankan laut Nusantara, tetapi juga dengan memenangkan ruang informasi. Di situlah Dinas Penerangan memegang peranan yang semakin vital sebagai penjaga reputasi institusi sekaligus pengawal kepercayaan publik terhadap TNI Angkatan Laut,” pungkasnya.
Penulis I Erris
