Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar undang Organisasi Sahabat Lingkungan (SaLing), Pemilik Ternak, Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan PolPP, Jumat (8/11/2019) untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Sebelumnya, Organisasi Sahabat Lingkungan melayangkan surat ke DPRD atas adanya dugaan pencemaran lingkungan dari ternak yang berada di Silomangi, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar.
Dengan adanya pembiaran terhadap beroperasinya ternak babi tanpa izin tersebut untuk jangka waktu yang lama sangat terbuka kemungkinan sejumlah pejabat di Kota Pematangsiantar menerima suap. Minimal mereka tidak mengerjakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar.
Hj Rini Silalahi selaku Ketua Komisi II melalui Feri Sinamo mobilisasi jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP). Organisasi Sahabat Lingkungan menjelaskan bahwa hasil investigasi yang dimiliki, ternak babi yang berada di Silomangi diduga membuang limbah ke daerah aliran sungai Bah Bolon.
“Hasil koordinasi dengan Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melalui Kepala Bidang Perizinan, Mardiana, mengatakan tidak pernah mengeluarkan izin usaha ternak tersebut. Maka menurut kami, secara logika hukum dan regulasi dengan tidak adanya izin usaha ternak secara otomatis tidak memiliki dokumen lingkungan, baik AMDAL, UKL, UPL, atau sejenisnya,” terang Dedi Damanik selaku Sekretaris Jenderal.
Saat ditanyai oleh anggota Dewan Komisi II kepada Dinas Perizinan yang diwakilkan oleh Mardiana menjelaskan dengan tegas soal izin usaha ternak, ia mengatakan di Kota Pematangsiantar tidak ada izin usaha untuk ternak tersebut.
“Benar, kami tidak mengeluarkan izin usaha terhadap ternak babi yang berada di Silomangi. Di Kota Pematangsiantar tidak ada izin untuk usaha peternakan babi,” ujarnya.
Awi pemilik ternak membenarkan belum mengurus soal izin usaha ternak.
“Ternak ini sudah berdiri sejak tahun 1995, dan jumlah ternak berkisar 400 sampai 500 ekor. Kami tidak membuang limbah secara langsung ke sungai Bah Bolon. Melainkan, kami membuat saluran pipa paralon ke sawah masyarakat, karena masyarakat yang meminta itu. Dulu, daerah Silomangi masih Kabupaten, dan izinnya didapat dari camat pada waktu itu,” ucapnya.
Menurut Organisasi Sahabat Lingkungan bahwa hal ini adalah keborokan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam hal pengawasan serta terjadinya pembiaran.
“Ini bukan fokus soal ditutup atau tidak ditutup. Ditutup itu sudah pasti karena tidak mengantongi izin usaha. Yang harus disampaikan point terpenting itu kepada Pemerintah Kota melalui Dinas terkait, karena adanya pembiaran hingga puluhan tahun ternak tersebut beroperasi. Ini akan menjadi preseden buruk kedepannya. Kami tidak mau hanya ternak yang berada di Silomangi, melainkan usaha-usaha ternak lainnya dilakukan pengawasan rutin. Ini sudah jelas, ketika izin usaha tidak diterbitkan, maka secara otomatis dokumen lingkungan tidak akan diterbitkan,” terang Dedi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar melalui Komisi II menyimpulkan hasil Rapat Dengar Pendapat akan segera memberikan hasil kepada Ketua Dewan, Timbul Lingga, untuk menuangkan surat rekomendasi kepada Pemerintah Kota agar menertibkan dan menutup dalam jangka waktu akhir Desember 2019.(Dedi Damanik)
Discussion about this post