Rapat koordinasi penegak hukum untuk mengevaluasi pelaksanaan sidang secara daring (online) yang diikuti empat instansi digelar di Polres Nias Selatan, Jalan Muhammad Hatta Nomor 1, Ps. Teluk Dalam, Kecamatan Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.
Empat instansi yang mengikuti pelaksanakan “Rapat Koordinasi Penegak Hukum Evaluasi Persidangan Secara Daring” pada Senin (18/1) pagi itu yakni Polres Nias Selatan, Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Kejaksaan Negeri Nias Selatan, dan Lapas Telukdalam.
Adapun yang hadir dalam rapat koordinasi ini adalah dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Agus Komarudin, S.H.; Kapolres Nias Selatan, AKBP Arke Furman Ambat, S.I.K., M.M.; Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Hevben, S.H., M.H.; dan Kepala Lapas Telukdalam, Yamansudi Harefa, S.H.
Dalam rapat yang dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Agus Komarudin, S.H.; Kapolres Nias Selatan, AKBP Arke Furman Ambat, S.I.K., M.M, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Hevben, S.H., M.H.; dan Kepala Lapas Telukdalam, Yamansudi Harefa, S.H itu ditemukan beberapa kendala persidangan secara daring.
Beberapa kendala tersebut adalah permasalahan signal/ komunikasi jaringan dan masalah jaringan Telkomsel yang belum tersentuh oleh pihak Telkomsel.
Dari beberapa kendala di atas, keempat instansi ini bersepakat untuk melakukan langkah-langkah berikut:
Berpatokan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020, mengenai keterangan saksi yang dilakukan secara daring, apabila terputus masalah jaringan, maka persidangan dilanjutkan di minggu selanjutnya.
Tempat pemeriksaan sesuai pada Perma 4 tahun 2020, idealnya terekam secara visual dan audio, namun apabila rekaman visual tidak memungkinkan, sepanjang audio masih bisa di dengar maka persidangan tetap dilanjutkan.
Dibuatnya Group Whatsapp untuk melakukan koordinasi terkait persidangan secara daring di wilayah Nias Selatan. Dalam hal ini group Whatsapp digunakan untuk melakukan koordinasi terkait teknis persidangan, dan permasalahan tahanan, serta hal-hal yang perlu dikoordinasikan di dalam group tersebut.
Kemudian masing-masing instansi menunjuk petugas untuk mendukung permasalahan teknis persidangan secara daring. Petugas tersebut bertanggung jawab dalam proses kelancaran persidangan secara daring.
Di tempat berbeda, Kapolres Nias Selatan menyampaikan bahwa untuk mewujudnyatakan persidangan secara daring ini perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan berharap agar masyarakat bisa memaklumi kegiatan ini demi memutus rantai penyebaran Covid-19 di Nias Selatan maupun di Indonesia pada umumnya.
“Langkah berikutnya yang akan kami lakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan berharap masyarakat bisa memaklumi serta memahami Persidangan secara Daring ini,” tegasnya.(rel)
Discussion about this post