Pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi perangkat desa se-Kabupaten Tapanuli Utara yang berlangsung di Hotel, Medan, pada 28 Juni hingga 1 Juli 2026, menuai sorotan dan perhatian dari berbagai kalangan. Selain mempertanyakan efektivitas kegiatan, sejumlah pihak juga menyoroti penggunaan anggaran serta alasan penyelenggaraan kegiatan di luar Kabupaten Tapanuli Utara.
Sorotan tersebut muncul setelah awak media melakukan pemantauan langsung di lokasi kegiatan. Berdasarkan hasil pantauan, jumlah peserta yang terlihat berada di area hotel maupun mengikuti sesi BIMTEK dinilai tidak sebanding dengan jumlah peserta yang tercatat sebagai peserta resmi.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai tingkat kehadiran peserta selama kegiatan berlangsung, sekaligus memantik diskusi mengenai efektivitas pelaksanaan BIMTEK yang menggunakan anggaran cukup besar. Sejumlah pihak menilai evaluasi terhadap kegiatan serupa perlu dilakukan agar manfaat yang diperoleh benar-benar sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, kegiatan tersebut diikuti oleh Dua orang perwakilan dari setiap desa di Kabupaten Tapanuli Utara dengan jumlah peserta sekitar 482 orang. Setiap peserta disebut dikenakan biaya sebesar
Rp. 10.000.000 sehingga nilai anggaran keseluruhan diperkirakan mencapai kurang lebih hampir mencapai Rp. 5 Milyaran apabila seluruh peserta mengikuti kegiatan tersebut.
Di tengah pelaksanaan BIMTEK, muncul pula informasi yang berkembang di masyarakat yang menyebut kegiatan tersebut diduga berkaitan dengan program yang disebut-sebut sebagai “jatah” dari oknum penegak hukum pemimpin tertinggi di Kabupaten Tapanuli Utara. Namun demikian, hingga saat ini informasi tersebut belum dapat diverifikasi dan belum didukung bukti yang dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut.
Selain efektivitas kegiatan, lokasi penyelenggaraan BIMTEK juga menjadi perhatian. Beberapa pihak menilai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa seharusnya dapat diprioritaskan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Selain berpotensi menekan biaya pelaksanaan, kebijakan tersebut juga dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal melalui sektor perhotelan, kuliner, transportasi, serta pelaku usaha mikro di daerah.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, Sihol Situmeang, menegaskan bahwa pelaksanaan BIMTEK telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut menjadi tanggapan resmi dari pihak Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Utara atas berbagai informasi yang berkembang selama pelaksanaan kegiatan.
Sejumlah pengamat pemerintahan desa menilai bahwa kegiatan BIMTEK pada prinsipnya merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa. Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi agar tujuan peningkatan kapasitas benar-benar tercapai serta mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.
Masyarakat pun berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan BIMTEK, mulai dari mekanisme perencanaan, pemilihan lokasi, tingkat kehadiran peserta, materi yang diberikan, hingga manfaat nyata yang diperoleh setelah kegiatan selesai. Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa sekaligus memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan hasil yang optimal bagi pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Salah seorang yang tidak mau disebut namanya saat dikonfirmasi membenarkan kegiatan tersebut ada yang ditampung pada dana ADD sebesar Rp. 13,200.000 perdesa. Dengan rincian Rp. 6.700.000 Kepala Desa,Perangkat Desa Rp. 6.500.000 sesuai SPPD dan perongkosan. Biaya yang disetor masing -masing sebesar Rp.5.000.000 dikali dua orang perwakilan desa langsung kepada panitia selama Empat hari pelaksanaan BIMTEK.
Sejumlah pihak meminta agar Aparat Penegak Hukum sesegera mungkin melaksanakan pemeriksaan terhadap lembaga penyelenggara BIMTEK ini, diduga ada main mata dengan pihak Pemkab Taput demi meraup untung besar. Diketahui penggunaan dana BIMTEK oleh Kepala Desa di tampung dalam anggaran ADD setiap tahunnya. ( Friska )
