Tekanan harga pangan masih mewarnai perkembangan inflasi pada Agustus 2026. Namun, melalui penguatan sinergi dan koordinasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Pematangsiantar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), laju inflasi di wilayah kerja tetap berada dalam koridor yang dapat dikelola.
Upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat terus dilakukan secara konsisten dengan mengacu pada strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Pematangsiantar pada Agustus 2026 mengalami inflasi sebesar 0,58 persen (mtm), meningkat dibandingkan Juli 2026 yang tercatat 0,31 persen (mtm). Dengan demikian, inflasi tahun berjalan mencapai 2,76 persen (ytd).
Sementara secara tahunan, inflasi Kota Pematangsiantar tercatat 4,10 persen (yoy). Angka tersebut justru lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan pada Juli 2026 yang mencapai 4,76 persen.
Di wilayah kerja lainnya, Kabupaten Labuhanbatu mencatat inflasi bulanan sebesar 1,69 persen (mtm) pada Agustus 2026, meningkat cukup signifikan dibandingkan Juli yang berada di level 0,15 persen. Inflasi tahun berjalan mencapai 3,44 persen, sedangkan secara tahunan tercatat 5,10 persen (yoy), turun dari 5,52 persen pada bulan sebelumnya.
Harga Pangan Jadi Penyumbang Utama
Peningkatan inflasi bulanan di kedua wilayah terutama dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis.
Di Kota Pematangsiantar, komoditas yang memberikan tekanan terhadap inflasi antara lain daging ayam ras, cabai rawit dan beras. Namun, tekanan tersebut tertahan oleh penurunan harga tomat, bawang merah dan bawang putih.
Sementara di Kabupaten Labuhanbatu, kenaikan harga terutama terjadi pada daging ayam ras, cabai rawit dan ikan kembung. Tekanan tersebut dapat diredam oleh penurunan harga bawang putih, bawang merah dan ikan mujair.
Secara umum, tekanan inflasi Agustus 2026 masih bersumber dari kelompok pangan bergejolak atau volatile food, khususnya daging ayam ras dan cabai rawit.
Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat, dinamika pasokan di sentra produksi, serta keterbatasan pasokan sebagai dampak kondisi cuaca atau kemarau pada periode sebelumnya.
Di sisi lain, penurunan harga bawang merah, bawang putih dan tomat di sejumlah wilayah turut membantu menahan laju inflasi agar tidak meningkat lebih tinggi.
BI dan TPID Perkuat Sistem Deteksi Dini
Mengantisipasi tekanan inflasi yang lebih besar, KPwBI Pematangsiantar bersama TPID terus memperkuat langkah pengendalian harga sepanjang Agustus 2026.
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penguatan pemantauan harga dan koordinasi dalam High Level Meeting (HLM) TPID Pemerintah Kota Pematangsiantar, yang dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama implementasi Early Warning System (EWS).
EWS dioptimalkan sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi kenaikan harga komoditas pangan strategis, terutama daging ayam ras, cabai rawit, beras dan komoditas hortikultura.
Dengan sistem tersebut, potensi tekanan inflasi diharapkan dapat teridentifikasi lebih awal sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan secara cepat, terukur dan tepat sasaran.
Perkuat Kerja Sama Antardaerah
Dari sisi ketersediaan pasokan, KPwBI Pematangsiantar juga terus mengawal dan memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD) sebagai bagian penting dalam menjaga kesinambungan pasokan pangan.
Pada Agustus 2026, sejumlah kerja sama yang dikawal antara lain antara Kota Pematangsiantar dengan Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu dengan Kabupaten Karo, Kabupaten Batubara dengan Rumah Tani Nusantara, serta interkoneksi antardaerah antara Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.
Penguatan tersebut turut dilakukan melalui tata niaga yang melibatkan PD PHJ sebagai offtaker bersama TOPPIS Pematangsiantar, pelaksanaan Program Perluasan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), serta pemberian apresiasi kepada kelompok masyarakat yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memastikan pasokan pangan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat bergerak dari daerah surplus menuju daerah yang membutuhkan.
Gerakan Pangan Murah Terus Didorong
Pada aspek keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi, KPwBI Pematangsiantar bersama pemerintah daerah juga mengintensifkan berbagai intervensi pasar.
Sepanjang Agustus 2026, telah dilaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan dukungan Bank Indonesia melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan SK Toko Pengendali Inflasi (TOPPIS) sebagai bagian dari penguatan kanal distribusi dan pengendalian harga di tingkat masyarakat.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika harga telah mengalami kenaikan, tetapi juga melalui upaya antisipatif dengan memperkuat pasokan, distribusi dan sistem pemantauan harga.
Sinergi Jadi Kunci
KPwBI Pematangsiantar menilai sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok tani, distributor dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dengan pengendalian yang konsisten, terukur dan berbasis data, inflasi di wilayah kerja KPwBI Pematangsiantar diharapkan tetap terkendali.
Stabilitas harga pada akhirnya bukan hanya berkaitan dengan angka inflasi, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga daya beli, serta menciptakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
