Dugaan pelecehan seksual yang dialami salah seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta mencuat.
Tim investigasi internal yang dibentuk UGM untuk mencari fakta atas kasus yang terjadi saat KKN 2017 di Maluku itu berbuah hasil. UGM menyebut kejadian itu lebih ke dugaan pelecehan seksual.
“Berdasarkan temuan tim investigasi internal yang dibentuk UGM, dapat disimpulkan telah terjadi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang mahasiswa KKN kepada mahasiswi KKN yang lain,” kata Rektor UGM, Prof Ir Panut Mulyono, saat memberikan pernyataan publik di ruang rektorat lantai 2 UGM.
Panut melanjutkan, dari hasil investigasi pula, dugaan pelecehan seksual tersebut terjadi saat KKN-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat pada Juli-Agustus 2017. Yang mana KKN tersebut mengambil lokasi di Sub-unit II Nasiri, Seram Barat, Maluku.
Di lokasi yang sama, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM, Paripurna Poerwoko Sugarda, mengatakan pihak kampus belum bisa mengeluarkan kesimpulan apakah kejadian tersebut pemerkosaan atau pelecehan seksual. Sebab, untuk menentukan hal tersebut, harus menunggu keputusan dari Komisi Etik.
“Kami masih menunggu hasil dari Komite Etik untuk bisa memutuskannya, karena selama ini belum ada keputusan dan pembuktian resmi secara hukum,” ujar Sugarda.
“Tapi kalau arahnya ke sana (dugaan pelecehan seksual), itu harus kami akui (ada). Karena kalau kami nggak akui, ini nggak mungkin kami ambil tindakan-tindakan seperti menggagalkan KKN (terduga pelaku) itu,” imbuhnya.
Ditambahkannya, saat ini Komite Etik terus berproses dan mendekati kata selesai dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, dalam proses tersebut, Komite Etik menggunakan temuan-temuan tim evaluasi KKN maupun tim finding sebagai input.
“Nah, apakah nanti secara resmi Komite Etik merekomendasikan ke pimpinan Universitas (Gadjah Mada) masih menunggu, karena mau segera diselesaikan,” ucapnya.
Kasus ini awalnya memang ditangani UGM. Namun korban tak puas atas penyelesaian yang diselesaikan internal. Kasus ini baru terungkap ke publik setelah Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM mengunggah artikel terkait peristiwa ini dengan judul ‘Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan’ pada 5 November 2018.
Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Iva Aryani membenarkan peristiwa itu. Beberapa langkah sudah diambil pihak kampus sejak awal 2018.
“Setelah kasus ini kemudian diketahui oleh dosen pembimbing KKN dan lain sebagainya, kita langsung melakukan beberapa aksi, termasuk di antaranya pada waktu itu membentuk tim investigasi independen,” ucap Iva saat ditemui di UGM.
“Kemudian tim (investigasi) independen itu juga di SK-kan Pak Rektor (Panut Mulyono) untuk mengurusi persoalan ini, dan tim independen ini akhirnya juga sudah ke lokasi untuk melihat bagaimana kejadian, lokasi, dan lain sebagainya,” lanjut Iva.
Iva menjelaskan, tim itu dibentuk pada awal 2018 dan bekerja hingga Juli 2018. Menurutnya, tim investigasi itu juga telah berupaya mendudukkan persoalan tersebut dengan mengajak pihak-pihak terkait berdialog. Hingga akhirnya tim tersebut mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk terduga pelaku dan korban.
“Kemarin kita melihatnya persoalan (dugaan pemerkosaan) sudah selesai, kemudian sudah didiskusikan dan ketemu semua pihak, ada rekomendasi-rekomendasi yang sudah dijalankan oleh tim independen, oleh universitas,” ungkapnya.
//Lamban
Pihak UGM sendiri mengakui lamban dalam merespons kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa UGM. Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono meminta maaf.
“UGM mengakui telah terjadi kelambanan dalam merespons peristiwa ini dan UGM meminta maaf atas kelambanan yang terjadi,” kata Panut di ruang rektorat lantai 2 UGM.
Panut mengakui kelambanan tersebut memberi dampak serius secara psikologis, finansial, dan akademik terhadap korban.
“Selain itu UGM menyadari masih ada budaya menyalahkan korban (blamming victim), dan budaya itu berdampak pada lambatnya pemenuhan hak-hak korban,” ujarnya.
Disinggung mengenai tudingan lambannya penanganan kasus ini dilakukan sengaja, Wakil Rektor (Warek) Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM Paripurna Poerwoko Sugarda menampik. Menurutnya, UGM mempertimbangkan banyak hal.
“Apakah ada kesengajaan? Jawabannya adalah tidak. Hanya saja asas kehati-hatian itu saya kira jadi pertimbangan utama kami yang membuat proses ini jadi lama, dan UGM mengakuinya serta akan melakukan perbaikan-perbaikan,” ucapnya.
“Karena, mau tidak mau, ini (kelambanan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual) adalah salah satu sarana introspeksi bagi UGM. Serta untuk melihat kembali tindakan-tindakan maupun pertimbangan administratif yang selama ini kami lakukan (dalam menangani kasus dugaan pelecehan seksual),” sambungnya.
Perbaikan tersebut dibuktikan Paripurna dengan telah dibentuknya tim penyusun pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual UGM berdasarkan SK Rektor nomor 2044/UN1.P/SK/HUKOR/2018. Ia menilai adanya tim tersebut membuat UGM lebih cepat menangani kasus berbau pelecehan seksual.
“Sementara ini tim (penyusun pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual UGM) sudah bekerja. Dengan adanya tim itu saya kira akan lebih mudah bagi kami untuk mengambil keputusan jika terjadi lagi kasus serupa,” ujarnya. (dtc/int)
Discussion about this post