Pemkab Taput Dukung Sensus Ekonomi 2026, Tekankan Masyarakat Ingat “TIR”
Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (18/6/2026). Pencanangan itu sekaligus dirangkai dengan Apel Siaga Petugas Pendataan Lapangan (PPL) Sensus Ekonomi 2026, yang berlangsung di Hotel Hineni, Tarutung.
Bertindak sebagai pembina apel, Wakil Bupati Deni Lumbantoruan menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang diselenggarakan setiap satu dekade sekali. Tujuannya adalah mengumpulkan dan menyajikan data dasar kegiatan ekonomi secara lengkap, rinci, dan mutakhir sebagai pijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Di hadapan peserta apel dan tamu undangan, Wakil Bupati menyampaikan pesan kunci yang dirangkum dalam akronim TIR: Terima kedatangan petugas sensus, Isi data dengan jujur dan akurat, serta pastikan Rahasianya terjaga — karena data yang diberikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dilindungi penuh oleh undang-undang dan tidak akan digunakan di luar kepentingan statistik.
”Tidak perlu ragu untuk memberikan data yang benar dan lengkap. BPS menjamin kerahasiaannya,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa SE 2026 menjangkau seluruh skala usaha tanpa terkecuali. Mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah seperti bengkel, kedai, lapo, dan pajak, hingga korporasi besar — semuanya akan didata. Menurut Wakil Bupati, tidak ada usaha yang terlalu kecil untuk dicatat, karena setiap usaha memiliki cerita, tantangan, dan kontribusi nyata bagi perekonomian.
Apel siaga diikuti oleh PPL SE 2026 dari Kecamatan Tarutung dan Kecamatan Siatas Barita. Hadir dalam kegiatan itu antara lain perwakilan Forkopimda, Plt. Kepala BPS Tapanuli Utara Wivo Prawiska Sinaga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan David Sipahutar, Staf Ahli Bupati Denny Simamora, Kepala Bappelitbangda Kristina Nahampun, Sekretaris DPRD Mutiha Simaremare, Plt. Kepala Dinas Dukcapil Romusa Simanungkalit, serta jajaran perwakilan perangkat daerah. ( Friska )
