MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara yang tak meloloskan JR Saragih dan Ance menuai kritik, terlebih bagi pengamat politik ketidaklolosan keduanya dilihat banyak kejanggalan.
Pengamat Politik Yurial Arief Lubis mengatakan bahwa dengan tidak diloloskan JR Saragih dan Ance oleh KPU Sumatera Utara merupakan langkah yang tergesa-gesa yang diambil oleh KPU Sumatera Utara.
“Kita bisa sama-sama melihat banyak kejanggalan terlebih secara tiba-tiba KPU mengatakan tidak memenuhi syarat yang seharusnya ada langkah-langkah yang sifatnya komunikatif dari KPU dalam memutuskannya, apalagi semua pasangan calon bisa dikomunikasikan terlebih ini hanya persoalan administrasi saja,” tegasnya, Rabu (14/2/2018).
Baginya, apa yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara adalah langkah yang seporadis dengan melihat dari sisi persoalan administrasi saja.
“Pembuktian dari Bapak JR Saragih sudah sangat kuat apalagi surat yang diterima oleh Beliau (JR Saragih-red) merupakan surat yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan yang notabenenya sangat berkompeten ketimbang penandatanganan surat oleh jabatan dibawahnya,” beber pria yang sekaligus sebagai Dosen Fisip USU tersebut.
Yurial Arief Lubis menambahkan seharusnya KPU Sumatera Utara lebih bijak dalam mengambil keputusan apalagi ini hanya persoalan masalah administrasi bukan persoalan yang sifatnya lebih penting.
“Jika dilihat dari data yang dimiliki oleh Bapak JR Saragih lengkap sekali, sehingga KPU Sumatera Utara harus berhati-hati dalam mengambil keputusan,” lanjutnya.
Dengan mengambil langkah melapor ke Bawaslu, maka dirinya melihat langkah yang diambil oleh pria bernama lengkap Jopinus Ramli Saragih ini sudah sangat tepat dan bijak.
“Apa yang dilakukan oleh Bapak JR sangat benar, karena ini notabena persoalan adalah persoalan ijazah dan legalisir saja bukan persoalan yang sifatnya lebih penting,” tambahnya.
Kejanggalan lainnya, baginya dilihat dari kecurigaan kehadiran konspirasi di balik ketidaklolosan JR Saragih dan Ance dalam proses penetapan.
“Dilihat dari latar belakang Bapak JR yang merupakan lulusan akademi militer kemudian menjadi Bupati Simalungun selama dua periode, tentunya tidak akan diterima tanpa ada ijazah. Apalagi dengan menjadi Bupati maka membawa persyaratan yang sama pada saat Beliau masuk ke Akademi Militer,” urainya.
Pengamat Hukum dan Politik lainnya yakni Shohibul Anshor Siregar mengatakan dengan datang ke Bawaslu menjadi momok besar guna menunjukkan keadilan yang benar.
“Salah satu parameter Pemilu adalah keadilan atau fairness, oleh karenanya ini kesempatan yang baik buat JR Saragih dan Ance untuk menggunakan perlawanan di dalam ranah hukum. Dengan memasukkan ke Bawaslu maka akan dikonfrontasikan data-data untuk menentukan siapa yang benar,” tukasnya
Seperti diketahui, dalam penentuan penetapan Pilkada Sumatera Utara 2018 yang menyatakan pasangan Calon Gubernur JR Saragih dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Ance Selian, KPU Sumatera Utara mengatakan sesuai surat Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Nomor 1454/1.851.623 tanggal 22 Januari 2018 pada point ke empat menyatakan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melegalisir atau mengesahkan ijazah STTB SAMA Nomor 1 OC Oh 0373795 tahun 1990 atas nama Jopinus Ramli Saragih, oleh karenanya KPU Sumatera Utara tidak meloloskan pasangan tersebut.
Discussion about this post