Bantuan untuk warga yang merupakan program pemerintah jangan diklaim sebagai bantuan ataupun pemberian dari salah satu calon Bupati Simalungun. Demikian ditegaskan anggota DPRD Simalungun, Sastra Joyo Sirait, Selasa (3/11/2020).
Pernyataan Sastra tersebut terkait informasi yang diterimanya, yang menyebutkan ada perangkat pemerintahan, seperti Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, ketika akan memberikan bantuan melakukan berbagai praktik pendoktrinan kepada masyarakat.
“Banyak masyarakat yang sudah mengeluh, mereka tidak bisa mendapatkan bantuan jika tidak mendukung salah satu calon,” sebut Sastra.
Sastra yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyebutkan, warga tidak perlu takut meminta bantuan dari pemerintah walaupun tidak mendukung calon tertentu.
“Tidak pun karena Pilkada, bantuan itu memang sudah ada dan diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi masyarakat jangan takut,” tukasnya.
Sastra meminta kepada Pemkab Simalungun, terkhusus Bupati Simalungun agar berlaku adil kepada setiap masyarakat.
“Tolonglah Pemkab Simalungun berlaku adil. Jika memang warga masuk kriteria menerima bantuan dan namanya terdata, jangan karena tidak mendukung calon bupati tertentu, menjadi batal menerima bantuan. Itu hak warga! Tidak ada hubungannya dengan Pilkada!” tegas Sastra.
Selain itu, Sastra juga mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Simalungun menjaga netralitas di Pilkada.
“Jangan berpihak kepada salah satu calon, sehingga mengabaikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat mesti diutamakan. Biarlah masyarakat memilih pemimpinnya yang sesuai keinginan hatinya, bukan karena intervensi-intervensi dari pihak mana pun,” tandasnya. (*)
Discussion about this post