Penggunaan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) saat ini lebih dominan digunakan untuk gaji dan belanja pegawai. Hal itu menurut Sihar Sitorus harus dapat ditekan dan menambah anggaran untuk kesejahteraan warga.
Calon Wakil Gubernur Cawagub Sumatera Utara Sumut Sihar Sitorus mengatakan bahwa dari sekitar Rp 13 triliun anggaran Sumut, sedikitnya Rp 9 triliun digunakan untuk gaji dan belanja pegawai. Karena itu menurut Sihar harus ada upaya untuk menekan angka tersebut, termasuk dengan menertibkan biaya perjalanan dinas yang tidak begitu penting.
“Itu bisa kita lakukan. Contohnya saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang suami memberikan uang kepada istri itu bisa kurang. Namun istri yang bijak akan mencukupkannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan menghemat dan menambah penghasilan lain. Untuk ini pasti bisa kita lakukan juga,” katanya dalam salah satu pertemuan, Senin (18/6/2018) di Binjai.
Di sisi lain, wakil dari H Djarot Saiful Hidayat tersebut juga menambahkan bahwa untuk operasional kepala daerah juga harus dikurangi. Sehingga dapat memaksimalkan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan warga. Contohnya jika untuk perjalanan dinas, seorang wakil gubernur yang biasanya menggunakan operasional yang begitu tinggi, maka harus ditekan.
“Semisal untuk perjalanan seorang wagub yang harus komvoi dengan banyak mobil, maka saya hanya akan menggunakan tiga mobil. Untuk saya, staf dan tim serta media. Jadi bisa kita tekan,” paparnya.
Sihar mengaku bahwa selain menekan anggaran belanja pegawai, pihaknya juga akan menambah APBD Sumut, khususnya untuk memenuhi perwujudan seluruh program yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. “Tidak salah jika meminta dari pemerintah pusat, intinya gunakan dengan baik, gunakan dengan tepat dan jangan curang,” tegasnya.
Prinsipnya, menurut Sihar anggaran harus lebih dominan untuk rakyat dan kesejahteraan rakyat. Aparatur pemerintah harus bisa bekerja dengan maksimal dan harus bisa mengelola manajemen pemerintahan dengan baik. “Contohnya jika melakukan perjalanan dinas atau tugas ke luar kota. Maka harus jelas hasil kerja dan peruntukan anggaran juga harus tepat. Tidak boleh ada yang bocor,” katanya.(***)
Discussion about this post