Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), telah dibentuk Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di seluruh wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematang Siantar. Hal ini mengacu pada Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Transaksi Pemerintah Daerah.
Sebagai langkah awal, masing-masing pemerintah daerah juga telah membuat roadmap dan rencana aksi perluasan digitalisasi daerah periode 2021-2025 yang diharapkan dapat turut mengakselerasi pemulihan ekonomi. Di wilayah kerja Pematang Siantar TP2DD meliputi Pematang Siantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan (Sisibataslabuhan).
Bertempat di Hotel Niagara Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Selasa (12/9) dilaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kerja KPw BI Pematang Siantar. Acara dibuka oleh Kepala KPw BI Pematang Siantar, Muqorobin. Hadir dalam kesempatan tersebut narasumber dari Kemendagri, Bank Sumut, perwakilan Pemko Medan, dan sejumlah pimpinan daerah di Sisibataslabuhan.
Muqorobin menyampaikan, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) memiliki dua ruang lingkup, yaitu Transaksi Belanja dan Transaksi Penerimaan/Pendapatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan efektivitas belanja daerah.
“Roadmap ETPD dibuat oleh masing-masing pemda untuk kemudian diimplementasikan, dievaluasi, dan dilaporkan, yang nantinya menjadi dasar pengisian dan perhitungan Indeks ETPD dan Championship TP2DD. Indeks ETPD dihitung berdasarkan aspek implementasi, aspek realisasi, dan aspek lingkungan strategis. Berdasarkan data terhadap implementasi ETPD pada Semester I 2023, dari 8 Pemda di Sisibataslabuhan, 7 pemda sudah dalam tahap Digital. Hanya 1 pemda yang dalam tahap Maju, “terangnya.
Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya optimalisasi dan akselerasi pada masing-masing aspek dimaksud, diantaranya melalui implementasi pembayaran non tunai pada transaksi belanja langsung di masing-masing pemda, optimalisasi penggunaan QRIS, serta akselarasi integrasi Cash Management System (CMS) dengan Sistem Keuangan Pemda.
“Selain itu, salah satu instrumen pendukung digitalisasi terkait Belanja Daerah adalah Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI). Saat ini Kota Medan merupakan daerah yang telah efektif bertransaksi menggunakan KKI di Sumatera Utara. Capaian transaksi telah mencapai Rp968juta per April 2023,”katanya.
Melalui implementasi KKI diharapkan dapat mengoptimalisasi penyelesaian transaksi digital di dalam negeri. Selain itu KKI diharapkan dapat mendorong transparansi belanja pemerintah daerah serta mempercepat dan mempermudah belanja yang dilakukan secara langsung.
Muqorobin tidak menampik, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi ETPD di masing-masing daerah. Kendala dari sisi aturan, aplikasi, kesiapan sarana pendukung dan SDM. Namun dengan sinergi dan kolaborasi yang berkesinambungan di antara berbagai pihak diyakini akan semakin mempercepat implementasi ETPD ini sehingga mampu menciptakan berbagai peluang bagi peningkatan PAD.
Secara khusus, BI Pematang Siantar akan senantiasa mendukung percepatan dan perluasan ETPD di daerah dengan sinergi dan kolaborasi guna mewujudkan integrasi ekonomi dan keuangan digital di Sisibataslabuhan, pungkasnya. (rel)
