Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Sibarani, menyoroti pembangunan proyek halte Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang di sejumlah titik di Kota Medan, khususnya yang berada di kawasan Jalan Sisingamangaraja. Ia menilai pembangunan fasilitas transportasi publik tersebut harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
Sorotan itu muncul menyusul adanya penebangan pohon di area jalur hijau untuk pembangunan halte BRT. Menurut Timbul, penggunaan jalur hijau sebagai lokasi proyek menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat karena dianggap dapat mengurangi ruang hijau di kawasan perkotaan.
“Yang menjadi perhatian masyarakat itu karena pembangunan halte dilakukan di jalur hijau dan ada penebangan pohon. Tentu masyarakat bertanya apakah tidak ada lokasi lain yang lebih ideal untuk pembangunan halte tersebut,” ujar Timbul Jaya Sibarani saat dimintai tanggapan terkait proyek halte BRT, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan halte BRT Mebidang sejatinya sudah masuk dalam tahap perencanaan sejak beberapa tahun lalu. Karena itu, menurutnya, sulit untuk melakukan perubahan besar terhadap konsep yang sudah ditetapkan sebelumnya.
“Perencanaan ini sebenarnya sudah dibuat beberapa tahun lalu, jadi tentu semuanya sudah masuk dalam kajian. Namun yang paling penting sekarang adalah bagaimana pembangunan itu tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan masyarakat,” katanya.
Timbul menegaskan pembangunan transportasi massal seperti BRT memang penting untuk mendukung mobilitas warga Kota Medan dan kawasan Mebidang. Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan yang tujuannya baik malah menimbulkan masalah baru. Karena itu, aspek keselamatan pengguna jalan, kenyamanan masyarakat, dan dampak lingkungannya harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan halte BRT nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung sistem transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi. Namun ia meminta seluruh pihak terkait tetap melakukan evaluasi terhadap titik-titik pembangunan yang dianggap berpotensi menimbulkan polemik.
Ia juga mendorong pemerintah dan pihak pelaksana proyek agar melakukan pembenahan terhadap fasilitas yang sudah dibangun sehingga dapat berfungsi optimal bagi masyarakat.
“Ke depan, yang perlu dilakukan adalah membenahi dan meningkatkan apa yang sudah ada. Fokus utamanya tetap pada keamanan dan kenyamanan pengguna jalan maupun masyarakat yang menggunakan layanan BRT,” pungkasnya.
