HIMAPSI : DPRD Harus Konsumsi Jamu dan Puding Agar Tak Masuk Angin

Dalam berjalannya proses politik pada penggunaan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar menuai dukungan dari Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun.

Melihat fenomena pada periode sebelumnya, DPRD Kota Pematangsiantar sudah membentuk panitia khusus hak angket terkait penistaan etnis Simalungun yang dilakukan oleh Walikota Hefriansyah Noor pada tahun 2018.

Pada tahun 2020, sebanyak 24 anggota DPRD Kota Pematangsiantar kembali mengusulkan untuk penggunaan hak angket terkait adanya beberapa persoalan ditengah masyarakat, lingkungan pemerintahan kota, hingga perusahaan daerah.

Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI) Pematangsiantar bersama dengan elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung rapat (Gedung Harungguan Bolon), Selasa (28/1/2020). Menurut HIMAPSI melalui koordinator aksi Dinri Septia Marito Girsang mengatakan bahwa aksi hari ini adalah bentuk dukungan terhadap penggunaan hak angket oleh DPRD Kota Pematangsiantar.

“Mengingat telah banyaknya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Hefriansyah sebagai Walikota Pematangsiantar tentunya menjadi dasar DPRD Kota Pematangsiantar mengusulkan penggunaan hak angket. Kehadiran kami ialah mendukung berjalannya proses hak angket serta mengawal hingga ada kesimpulan akhir. Kita juga sudah menyurati pihak Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi proses penggunaan hak angket, karena hal ini berpotensi suap menyuap serta adanya intervensi,” ujar Dinri.

Terkait penistaan etnis Simalungun yang dilakukan oleh Hefriansyah, HIMAPSI mengatakan agar kiranya kembali menindaklanjuti hasil keputusan Panitia Khusus Hak Angket pada tahun 2018 silam.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (DPC HIMAPSI) Pematangsiantar Jonli Simarmata menyebutkan hasil Panitia Khusus Hak Angket pada tahun 2018 telah menghasilkan sebuah keputusan yaitu untuk memberhentikan Hefriansyah dari jabatan Walikota Pematangsiantar.

Namun saat sidang paripurna hak angket berjalan dinyatakan tidak quorum diakibatkan beberapa anggota Dewan tidak menghadiri sidang tersebut.

Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya (DPC HIMAPSI) Pematangsiantar Dedi Wibowo Damanik menambahkan beberapa poin yang perlu dimasukkan dalam pembahasan hak angket seperti tidak adanya tindakan tegas terhadap adik kandung dari Hefriansyah yang juga PNS di lingkungan Pemerintahan Kota.

Kemudian, terkait hasil Pansel Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pajak Horas Jaya (PD PHJ) yang dimana salah satu Dewan Pengawas adalah kader Partai dan sudah mengundurkan diri, tentunya hasil tersebut telah cacat hukum dan menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah.

Lanjutnya, terkait monumen Dayok Mirah bahwa menurutnya proses pembangunan monumen tersebut tidak terencana dan kembali melakukan penistaan terhadap etnis Simalungun. Dayok Mirah yang disandingkan dengan delapan nasehat milik Raja Sang Naualuh adalah sebuah kekeliruan, seolah-olah Raja Sang Naualuh digambarkan sama dengan monumen Dayok Mirah.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan HIMAPSI bersama dengan elemen masyarakat Pematangsiantar tampak sedikit berbeda, HIMAPSI menyediakan puding telur dan obat jamu kuat. Ketua DPRD Timbul Lingga, Wakil Ketua DPRD Mangatas Silalahi, dan anggota Dewan lainnya menerima aspirasi HIMAPSI.

HIMAPSI juga memberikan puding telur dan obat jamu kuat, hal tersebut dilakukan agar lembaga DPRD tidak masuk angin dan konsisten dalam menjalankan proses hak angket, karena sebelumnya lembaga tersebut pada tahun 2018 telah menghentikan proses hak angket pemakzulan Walikota Pematangsiantar.

(Red)