NEWSCORNER.ID – Dalam balutan kata-kata halus namun tegas dan lugas, Kaesang Pangarep, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyampaikan kritik pedas kepada salah satu kader partainya, Ade Armando.
Cara Halus Kaesang Pangarep ‘Usir’ Ade Armando dari PSI
Kaesang, yang juga merupakan putra termuda Presiden Joko Widodo, secara terbuka memberikan opsi kepada Ade Armando untuk meninggalkan partai apabila tidak dapat beradaptasi dengan peraturan dan tata nilai yang dianut oleh PSI. Hal ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Ade Armando mengenai dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kaesang, yang baru dua hari bergabung dan langsung menjabat sebagai Ketua Umum PSI, menekankan komitmen partainya terhadap konstitusi dan tradisi adat Yogyakarta. “Kami di PSI sangat taat pada konstitusi, terutama yang berkaitan dengan keistimewaan Yogyakarta,” ucap Kaesang, dilansir Newscorner.id, Jumat (8/12/2023).
Pernyataan Ade Armando yang sempat menghebohkan publik tersebut menyoroti ironi politik dinasti, khususnya di Yogyakarta, sebuah wilayah yang diketahui memiliki praktik politik keturunan.
Ade Armando awalnya mengkritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada atas aksi protes mereka terkait politik dinasti, namun kemudian menyindir praktik serupa di Yogyakarta. Hal ini memicu kegaduhan, termasuk aksi penggerudukan kantor PSI di Yogyakarta.
Menyadari dampak dari pernyataannya, Ade Armando akhirnya mengeluarkan permintaan maaf melalui video yang diunggah di media sosial, mengakui bahwa komentarnya telah menimbulkan keributan di kalangan publik.
Kritik Ade Armando Terhadap Dinasti Politik DIY Picu Kecaman
Baru-baru ini, komentar Ade Armando, tokoh politik dari PSI, mengenai dinasti politik di Yogyakarta, menimbulkan gelombang reaksi. Ucapannya yang tajam dan kontroversial telah menyulut aksi massa di kantor DPW PSI di Yogyakarta.
Kaesang Pengarep, selaku Ketua Umum PSI, dikabarkan telah memberikan teguran kepada Ade Armando atas pernyataannya. Ade Armando sendiri telah mengungkapkan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataannya tersebut.
Melansir detikNews, pernyataan Ade Armando bermula dari kritiknya terhadap aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa, terutama dari BEM UI dan BEM UGM, yang menentang politik dinasti. Melalui akun Twitternya, @adearmando61, ia mengecam aksi tersebut sebagai sebuah ironi.
“Secara terbuka saya meragukan komitmen mahasiswa dalam berjuang untuk demokrasi. Misalnya, ada gerakan mahasiswa di Jogja yang melawan politik dinasti, dimana Ketua BEM UI dan BEM UGM terlihat di video mereka menggunakan kaos dengan tulisan republik rasa kerajaan,” ujar Ade Armando, sebagaimana dikutip dari akun Twitternya pada Minggu, 3 Desember 2023.
Lebih lanjut, Ade Armando mengkritik praktik politik dinasti di Yogyakarta, yang menurutnya ironis karena mahasiswa tersebut berada di wilayah yang jelas menjalankan sistem tersebut.
“Anak-anak BEM harus mengerti, jika mereka ingin melawan politik dinasti, maka Daerah Istimewa Yogyakarta adalah contoh nyatanya, dimana gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono X yang terpilih berdasarkan garis keturunan, bukan pemilihan umum,” tambahnya.
Ade Armando juga menyoroti peran Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, dalam memperkuat politik dinasti di Yogyakarta saat ia masih menjadi anggota DPR RI.
“Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang lahir pada 2012, dimana Ganjar Pranowo sebagai Wakil Ketua Panitia Kerja DPR, berperan penting dalam pembuatannya,” ungkap Ade Armando.
Baca Juga: Pematang Siantar di Garis Depan Pembangunan Smart City, Terungkap di Forum Nasional BSD Tangerang
Dia juga mempertanyakan sikap pasif mahasiswa terhadap politik dinasti yang bertentangan dengan konstitusi. “Kenapa mahasiswa hanya diam? Apakah mereka takut atau tidak mengerti politik dinasti? Mari gunakan akal sehat, karena hanya dengan itu Indonesia bisa diselamatkan,” lanjutnya.
Dalam sebuah video yang diunggah di Twitter, Ade Armando menjelaskan bahwa kritiknya ditujukan khusus kepada mahasiswa BEM yang membahas politik dinasti tanpa pemahaman yang cukup.
“Saya tidak masalah banyak yang mengkritik saya. Jogja istimewa karena adanya UU, dan Sultan menjadi gubernur karena itu. Tapi inilah esensi dari politik dinasti. Jika BEM benar-benar anti politik dinasti, mereka harus berani menghadapi politik dinasti di DIY,” tegas Ade Armando. (*)
