Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumatera Utara (Sumut), Asren Nasution, mengungkap fakta mengejutkan terkait maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) di berbagai ruas jalan utama Kota Medan dan daerah lain di Sumut.
Menurutnya, tidak semua orang yang tampak mengemis di pinggir jalan benar-benar berasal dari kelompok miskin atau terlantar.
“Kami baru bisa melakukan penanganan ketika mereka sudah masuk ke panti kami. Tapi kalau masih di pinggir-pinggir jalan, itu ranahnya Satpol PP dan pemerintah kota atau kabupaten,” Kata Asren di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/10).
“Nanti diserahkan ke kami untuk dilakukan asesmen, apakah mereka benar-benar layak disebut gepeng atau bukan,” sambungnya.
Namun yang paling mengejutkan, Asren menyebut bahwa dalam sejumlah kasus, hasil asesmen pihaknya menunjukkan ada indikasi keberadaan pihak-pihak tertentu yang bukan gepeng sesungguhnya, melainkan ‘intelijen”.
“Mohon maaf, bisa jadi bukan gepeng, tapi intelijen. Jadi kami tidak bisa asal sorong atau langsung memasukkan semua orang ke panti tanpa verifikasi,” ujar Asren dengan nada serius.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar di publik, siapa sebenarnya yang dimaksud “intelijen” oleh Kadis Sosial tersebut.
Apakah ia mengacu pada aparat resmi yang sedang melakukan pemantauan, ataukah pihak-pihak lain yang menggunakan modus gepeng untuk kepentingan tertentu.
Asren menegaskan, Dinas Sosial tidak bekerja sendiri dalam penanganan masalah sosial seperti gepeng dan kemiskinan ekstrem.
Dia menyebut sudah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara sejak 8 Maret 2024, dengan Gubernur sebagai penanggung jawab dan Sekda Sumut sebagai ketua.
“Persoalan kemiskinan bukan hanya domain Dinas Sosial. Semua OPD memiliki program pengentasan kemiskinan yang dikolaborasikan dalam satu meja, agar bisa membahas fenomena-fenomena sosial seperti ini secara komprehensif,” tambahnya.
Namun di lapangan, fenomena gepeng justru terus meningkat, terutama di simpang lampu merah dan pusat-pusat perbelanjaan Kota Medan.
Masyarakat menilai, jika benar ada “intelijen” di balik aktivitas pengemis, maka diperlukan langkah tegas dan transparan agar isu ini tidak sekadar menjadi rumor yang menutupi lemahnya koordinasi antar instansi dalam penanganan masalah sosial.
