Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu menanggapi atas pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018
Sidang yang di gelar, Selasa (30/04) melalui Panitia Khusus (Pansus) menilai bahwa pengelolaan pendapatan daerah dibawah kepemimpinan Plt Bupati H.Andi Suhaimi sangat rendah.
Hal itu terlihat dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak mencapai target yang direncanakan dimana pajak daerah realisasinya hanya 79,05% sedangkan retribusi daerah hanya 39,26%.
Tanggapan yang dibaca kan oleh Abdul munir menyebutkan bahwa
dari pajak mineral bukan logam dan batuan capaiannya hanya 58,37% padahal diketahui bersama pada tahun anggaran 2018 di Labuhanbatu sedang dilaksanakan pekerjaan penimbunan badan jalan jalur kereta api yang sudah tentu membutuhkan material material tanah timbun dengan Volume yang cukup besar.
“Begitu halnya pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkantoran realisasinya hanya mencapai 52,25% sedangkan pajak burung walet realisasinya hanya 20,58%,” Sebut Munir.
Lanjut Munir, Panitia Khusus itu juga menilai bahwa tahun anggaran 2018 bupati Labuhanbatu hanya mampu melaksanakan tugas 10% dari seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabanya.
Dia juga merekomendasikan untuk dibentuk panitia khusus dalam rangka melanjutkan pembahasaan terkait dengan pendapatan daerah,belanja daerah khusunya pelaksanaan proyek tahun anggaran 2018 yang dibawakan kembali pada tahun anggaran 2019 dan pelaksanaan seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi pratama.
Para wakil rakyat itu juga meminta kepada Bupati Labuhanbatu agar meninjau kembali keputusan bupati Labuhanbatu tentang penetapan penerimaan dan besaran pembayaran insentif pemugutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan maksud dan tujuan agar lebih berkeadilan terhadap Kepala desa/Lurah dan sampai kepada Kadus atau Kepling dengan porsi yang layak dan memadai.
(Dian)
Discussion about this post