Inflasi Kota Pematangsiantar Tercatat 0,38 % Priode Desember 2018

Harga bahan makanan menjelang Natal dan Tahun Baru mendorong laju inflasi di Kota Pematangsiantar selama periode Desember 2018. Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat inflasi sebesar 0,38 persen (month to month/m-t-m) atau 2,15 persen (year of year/y-o-y). Hal teresebut terungkap pada rapat TPID di aula Bank Indonesia (BI) Jalan H Adam Malik, Selasa (15/1).

Sementara untuk periode November 2018 Kota Pematangsiantar justru mengalami deflasi sebesar 0,01 persen (m-t-m). Laju inflasi selama Desember 2018 didorong naiknya harga bahan makanan, antara lain bawang merah, minyak goreng, dan tomat buah. Khusus kelompok bahan makanan, menyumbangkan inflasi 1,16 persen (m-t-m).

Wali Kota H Hefriansyah SE MM selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematangsiantar melalui asisten Administrasi Perekonomian Drs M Akhir Harahap mengatakan, inflasi Kota Pematangsiantar periode Desember 2018 berada di bawah sasaran inflasi nasional, yaitu 3,5+1% (y-o-y). Indeks harga konsumen mencatat inflasi sebesar 0,38 persen (m-t-m) atau 2,15 persen (y-o-y).

Disebutkan, sebagai tindak lanjut hasil rapat high level meeting Triwulan IV tahun 2018, agar dalam penyusunan roadmap TPID program 2019-2021 Kota Pematangsiantar, mengacu pada hasil roadmap TPID Propinsi Sumatera Utara. “Bagi OPD yang terkait dengan program dimaksud, agar benar-benar melaksanakannya dengan baik, sehingga terjaga dengan baik,” katanya.

Ia juga meminta untuk meningkatkan kerjasama antara daerah surplus dan defisit komoditas pangan, tetap melakukan pengawasan terhadap program 4K (Ketersedian pasokan, Kelancaran distribusi, Keterjangkaun harga, dan Komunikasi efektif), dan mengevaluasi kendala serta hambatan TPID tahun 2018 sebagai upaya melaksanakan tindakan di tahun 2019- 2021.

Hadir dalam kegiatan tersebut Elly Tjan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ir Sawaluddin Naibaho MSi, Pimpinan Direksi PD Pasar Horas Jaya (PHJ) dan PD Pembangunan Aneka Usaha (PAUS), beberapa OPD seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Bagian Perekonomian, serta Bagian Humas dan Protokoler. (rel)