Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah korupsi menjadi bagian penting dalam langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar membangun pemerintahan yang berintegritas.
Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (17/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wesly Silalahi dan Timbul Marganda Lingga turut menandatangani Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus SH MKn, serta para kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola, termasuk pada aspek perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Pencegahan Korupsi Perlu Dilakukan Komprehensif
Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya penanganan dan pencegahan korupsi dilakukan secara komprehensif.
Menurut Bobby, pemerintah daerah memiliki keterhubungan dengan banyak pemangku kepentingan. Karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan dari sisi pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif, karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain,” kata Bobby.
Bobby juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumut bersama seluruh kepala daerah dan DPRD berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat integritas. Kehadiran KPK, menurutnya, menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan pembangunan.
KPK Dorong Penguatan Peran APIP
Pimpinan KPK Johanis Tanak menyoroti pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
APIP dinilai memiliki peran penting sebagai sistem peringatan dini atau early warning bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN), sehingga potensi penyimpangan dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
“Kita perlu memperkuat posisi APIP,” terang Johanis.
Ia juga mendorong agar posisi APIP di daerah diperkuat, termasuk melalui penguatan regulasi dan mekanisme yang dapat menjaga independensi fungsi pengawasan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa APIP memiliki posisi strategis dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, keberadaan APIP memungkinkan potensi penyimpangan dideteksi sebelum masuk ke ranah penegakan hukum.
“Kalau APIP-nya berkualitas, maka pemerintahan akan berjalan lebih baik. Bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian. Bila juga tidak dilaksanakan, barulah ke APH. APIP itu partner pemda, jadi bukan yang harus dihindari,” kata Akhmad.
Pemko Pematangsiantar Perkuat Sinergi Tata Kelola
Bagi Pemko Pematangsiantar, penandatanganan komitmen bersama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
Kehadiran Wali Kota Wesly Silalahi bersama Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga juga mencerminkan keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif daerah dalam agenda penguatan integritas serta pencegahan korupsi.
Turut hadir dari Pemko Pematangsiantar, Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Inspektorat Heryanto Siddik SSTP, Kepala Bappeda Sofie M Saragih SSTP MSi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sofian Purba SSos, serta Kepala Dinas Kesehatan Urat Hatoguan Simanjuntak SKM MKes.
Rakor tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timor Tumanggor, pimpinan BPKP, serta perwakilan LKPP.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah se-Sumatera Utara mendapatkan penguatan mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan. Komitmen yang telah ditandatangani menjadi bagian dari langkah bersama untuk terus memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
