Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung merupakan aset milik HKBP. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Pusat HKBP Pearaja, Tarutung, Kamis (18/6/2026) sore, didampingi Sekretaris Khusus Ephorus, Pdt. Frengki Napitupulu, M.Th.
Menurut Victor, klaim tersebut didasarkan pada sejumlah dokumen yang dimiliki HKBP, termasuk Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1954.
“Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 1954, jelas dinyatakan bahwa RSUD Tarutung bersama rumah sakit lainnya, termasuk Rumah Sakit Umum HKBP Balige, diserahkan kepada HKBP. Dokumen itu ada,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa menjaga dan merawat aset merupakan amanat yang diberikan kepada pimpinan HKBP sesuai tata dasar dan peraturan gereja.
“Kami di HKBP memiliki lima pimpinan. Ketika pimpinan berbicara mengenai aset, itu merupakan bagian dari tugas. Tata dasar HKBP mengamanatkan bahwa pimpinan harus menjaga dan merawat aset HKBP. Karena itu, saya sebagai Ephorus dan HKBP secara kelembagaan meyakini bahwa RSUD Tarutung adalah milik HKBP,” katanya.
Victor menjelaskan bahwa terdapat beberapa dasar pertimbangan yang mendukung keyakinan HKBP atas kepemilikan RSUD Tarutung.
Pertama, HKBP memiliki dokumen penyerahan dari Badan Sending Rheinische Missionsgesellschaft (RMG), lembaga misi yang dahulu bekerja di Tanah Batak. Dokumen tersebut masih tersimpan di arsip RMG di Jerman.
“Ada penyerahan resmi dari Badan Sending RMG kepada HKBP. Daftarnya lengkap dan salah satunya mencantumkan RSUD Tarutung. Di daftar yang sama juga terdapat Rumah Sakit Umum HKBP Balige serta sejumlah klinik di berbagai daerah, termasuk di Samosir. Hingga saat ini, Rumah Sakit Umum HKBP Balige masih dikelola HKBP, padahal dahulu keduanya sama-sama diserahkan,” ungkapnya.
Dasar kedua, lanjut Victor, adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Tahun 1954 yang menurutnya secara jelas menyebutkan penyerahan rumah sakit tersebut kepada HKBP.
Selain itu, HKBP juga memiliki dokumen kesepakatan awal antara HKBP dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) pada tahun 2016 yang membahas tanah dan bangunan RSUD Tarutung.
“Pihak pertama adalah HKBP yang didampingi Badan Aset HKBP, sedangkan pihak kedua adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama DPRD Tapanuli Utara. Dokumen kesepakatan itu masih ada dan membahas tanah serta bangunan RSUD Tarutung,” jelasnya.
Menurut Victor, adanya kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan keterkaitan antara HKBP dengan Pemkab Taput terkait aset tersebut.
“Tentu kesepakatan itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya keterkaitan antara HKBP dan Pemkab Taput. Kesepakatan tersebut dibuat pada tahun 2016,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa HKBP telah menelusuri berbagai sumber sejarah terkait RSUD Tarutung, termasuk arsip dan korespondensi yang tersimpan di perpustakaan RMG di Jerman.
“Kami telah berkomunikasi dengan kepala perpustakaan di sana dan memperoleh daftar sumber berupa surat-menyurat serta buku-buku yang berkaitan dengan sejarah RSUD Tarutung sebagai milik HKBP. Ini menjadi beban moral bagi kami sebagai pimpinan HKBP untuk menjaga dan merawat seluruh aset gereja,” katanya.
Meski demikian, Victor menegaskan bahwa HKBP tetap mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Terkait sengketa kepemilikan, ia menyebut proses hukum masih berlangsung.
“Gugatan perdata terkait status kepemilikan masih berproses. Saat ini HKBP melanjutkan upaya hukum melalui banding di Pengadilan Tinggi Medan,” ujarnya.
Menurutnya, HKBP akan menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap sebelum melangkah ke tahapan berikutnya.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, mengatakan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kami tidak terlalu memikirkan persoalan status aset RSUD Tarutung saat ini. Yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan tentu harus didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai,” katanya.
Ia menilai klaim kepemilikan yang disampaikan HKBP merupakan hak mereka, sebagaimana Pemkab Taput juga memiliki pandangan bahwa RSUD Tarutung merupakan aset daerah.
“Kalau HKBP menyatakan RSUD Tarutung adalah asetnya, itu sah-sah saja. Begitu juga jika pemerintah daerah menyatakan RSUD Tarutung adalah aset Pemkab Taput. Namun persoalan ini merupakan perkara perdata yang penyelesaiannya berada di ranah pengadilan,” ujarnya.
Jonius menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Tarutung.
“Siapa pun tidak bisa memutuskan perkara ini selain pengadilan. Namun jangan sampai proses hukum ini mengurangi niat kita untuk meningkatkan pelayanan. Pelayanan kesehatan di RSUD Tarutung harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Ia juga menyatakan optimistis bahwa Pemkab Taput dan pimpinan HKBP akan terus menjalin komunikasi yang baik terkait persoalan kepemilikan aset RSUD Tarutung tersebut.(Friska)
