Pengusaha galian tanah urug dengan izin pertambangan bernomor : 240/449/DIS PM .PPTSP/5/XI.1.b/TV/2019 berkode Wiup : 21.12105.19.2019001 yang diketahui sebagai penyuplai penimbunan tanah di proyek strategis nasional RPK- 2 dituding melanggar pasal 95 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”).
Pasalnya, kegiatan pengerukan tanah bukit dengan menggunakan alat berat yang di kelola Sumitro selaku pemegang izin itu tidak menghiraukan kepentingan dan keselamatan masyarakat sekitar lokasi galian.
Sebagaimana di atur pada Pasal 95 UU No.04 Tahun 2009 dimana pada poin a. Pihak pengelola tambang pihak pengelola menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan beberapa ketentuan yakni keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan,pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang, upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara, pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
Dari pantauan wartawan Kamis(26/12) dilokasi tampak terlihat Pasilitas jalan umum yang di lintasi truck pengangkut tanah dari lokasi galian tersebut rusak dan berlubang sehingga menyulitkan masyarakat sekitar lokasi galian untuk melintasi jalan utama yang menghubungkan dua desa tersebut.
Sementara terkait itu Jansen Nainggolan selaku ketua LSM Topan-Ri kabupaten labuhanbatu meminta kepada pihak Dinas terkait meninjau langsung atas informasi tersebut guna melakukan penyelidikan atas izin yang di keluarkan,” pada izin itu sudah jelas ada undang-undang dana pasal demi pasal yang harus di taati, jadi kalau sudah seperti ini pihak Dinas terkait harus bertindak tegas sebagai mana mestinya” tuturnya.(Dian)
Discussion about this post