Konflik sengketa lahan antar warga Sihaporas dengan PT TPL (Toba Pulp Lestari) tak kunjung berakhir. Bahkan, perseteruan semakin berkembang keranah hukum, pasca bentrok beberapa hari yang lalu. Kedua belah pihak sama-sama membuat pengaduan, dan Polres Simalungun telah menahan dua orang warga Sihaporas, Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Ketum Himapsi), Rado Damanik menyampaikan rasa simpati dan prihatin mendengar permasalahan masyarakat Sihaporas, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.
Menurutnya, sangat disayangkan apabila memang benar aparat penegak hukum menakut-nakuti warga Sihaporas. “Saya merasa prihatin apabila di negara yang merdeka masih banyak rakyat harus takut dengan aparat hukum. Padahal hakekatnya aparat hukum itu adalah pelindung dan pelayan masyarakat. Jika pengakuan masyarakat itu benar (ditakut-takuti/ancaman), maka ini jelas melanggar Hak azasi manusia,” kata Rado Damanik.
Dia berharap, aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat duduk bersama dengan PT TPL dan masyarakat untuk berdiskusi mengambil solusi terbaik atas masalah itu.
Namun demikian, Rado Damanik juga menyampaikan hal menarik terkait pengakuan masyarakat Sihaporas tentang tanah masyarakat adat Lembaga adat LAMTORAS (Lembaga adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita).
“Sejak kapan ambarita punya tanah adat disimalungun? Kok bisa Ambarita (Toba) berani mengakui tanah simalungun tanah adatnya? Karena yang disebut masyarakat adat adalah masyarakat yg punya tanah ulayat atau tanah adat. Ini perlu diluruskan!,” tegas Rado Damanik.
Rado menjelaskan, menurut historis, Kerajaan Simalungun berawal dari Kerajaan Nagur, Kerajaan Maropat sampai Kerajaan Marpitu. Sebenarnya, di Kabupaten Simalungun ada tanah adat (tanah ulayat). Hanya saja tidak ada pengakuan dari Negara. Setiap daerah yang mempunyai sistem kerajaan (Feodal), pastilah mempunyai hak atas tanah, hak atas hukum adat, dan hak atas sistem pemerintahan.
Sehingga di Simalungun jelas ada hak ulayat, hak atas tanah adat. Khusus di Simalungun hak tanah ulayat itu dipegang oleh Raja dan Partuanon (Keluarga Kerajaan yg diberi hak untuk memerintah suatu daerah).
“Hanya saja, disayangkan, negara tidak memberikan hak pengakuan terhadap masyarakat adat di Simalungun. Padahal sejarahnya simalungun jelas punya tanah ulayat, dan masyarakat Simalungun juga tidak menuntut hak-nya,” jelas Alumni Universitas Simalungun itu.
Kenapa suku Simalungun tidak menuntut hak nya? Itu sebenarnya disebabkan trauma dari Revolusi Sosial tahun 1946, pembunuhan terhadap raja dan kaum bangsawan Simalungun, sehinga banyak raja kaum bangsawan mati terbunuh dan bahkan ada yg melarikan diri dan menguburkan indentitasnya.
“Kalaupun ada pengakuan dari masyarakat yang bergabung dilembaga adat Lamtoras bahwa mereka keturunan dari tuan raja tanah jawa, dari pihak boru (Perempuan), pertanyaannya, sejak kapan budaya batak boru dikasih hak berkuasa terhadap penguasaan tanah atau adat?,” tanya Rado Damanik dengan maksud memberikan jawaban.(Dedi Damanik)
Discussion about this post