Kabupaten Tapanuli Utara resmi menjadi pelopor transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Keberhasilan ini mendapat perhatian langsung dari Pemerintah Pusat melalui kunjungan kerja Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, di Desa Sitampurung, Kecamatan Siborong-borong, Jumat (10/7/2026).
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M. Eng didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Satya Dharma Nababan, para pimpinan perangkat daerah teknis, Camat Siborong-borong dan Kades Sitampurung. Kunjungan strategis ini juga dihadiri oleh Penasihat Khusus Kantor Perdana Menteri Singapura, Mr. Theo Chee Hean, serta Direktur Eksekutif Komite Percepatan Transformasi Digital, Tubagus Nugraha, guna memonitor langsung pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Langkah Nyata Pemkab Taput Tekan Kebocoran Anggaran
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan langkah nyata untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Sistem ini mencakup integrasi bantuan menyeluruh, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bantuan pendidikan, hingga subsidi energi (BBM dan listrik).
”Jika sistem perlinsos digital yang diinisiasi oleh Bapak Luhut Binsar Pandjaitan ini diimplementasikan secara nasional, potensi efisiensi atau penghematan anggaran negara bisa mencapai Rp14 triliun. Kami di Tapanuli Utara sangat bangga dipercaya menjadi bagian dari perubahan besar ini,” ujar Dr. Deni di hadapan forum.
Melalui aplikasi Perlinsos Digital, skema pendaftaran manual yang rawan manipulasi kini dipangkas. Sistem baru ini menerapkan penyaringan berlapis (multi-filtering) yang mengintegrasikan data dari berbagai lembaga valid, seperti:
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) (kategori Desil 1 hingga Desil 4), Badan Kepegawaian Negara (BKN) (untuk menyaring ASN agar tidak menerima bansos), BPJS Ketenagakerjaan (pemantauan batasan upah), Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kesiapan Infrastruktur dan Target Rampung September 2026
Sebagai daerah pilot project, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan keseriusan dan komitmen yang tinggi. Hingga saat ini, Pemkab Taput telah merekrut dan melatih sebanyak 1.670 agen digital yang terdiri dari pendamping PKH dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Meski proses verifikasi membutuhkan ketelitian tinggi, saat ini sudah ada sekitar 3.200 Kepala Keluarga (KK) di Tapanuli Utara yang berhasil terintegrasi ke dalam sistem baru tersebut. Pemkab Taput optimis seluruh target pemetaan wilayah akan rampung sepenuhnya secara bertahap pada September 2026.
Pada kesempatan itu, Dr. Deni juga melakukan demonstrasi langsung verifikasi kelayakan penerima bantuan lewat aplikasi. Uji coba digital ini berjalan lancar dan membuktikan akurasi sistem dalam membedakan warga yang benar-benar layak menerima manfaat.
Dukungan Penuh Presiden Prabowo Subianto
Sementara itu, Ketua DEN Jend. TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Ia menegaskan bahwa program transformasi digital ini didorong penuh oleh Presiden RI Prabowo Subianto demi menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil.
”Ini adalah langkah maju untuk keadilan dan kelayakan penerima bantuan sosial. Kita ingin memastikan tidak ada lagi hak masyarakat miskin yang salah sasaran,” tegas Luhut.
Kunjungan kerja yang berlangsung produktif ini diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari tokoh adat setempat kepada Luhut Binsar Pandjaitan dan Mr. Theo Chan, sebagai simbol kehormatan dan rasa syukur masyarakat Tapanuli Utara atas program inovatif yang dibawa ke daerah mereka. ( Friska )
