Raih WTP, Ada Kemungkinan Terjadi Korupsi di Taput

Sanrico mengatakan, yang disoroti LP3D adalah adanya dugaan kebocoran DBH Minerba yang tidak tercatat di nota keuangan LKPD Bupati Tapanuli Utara, bukan pemotongan.

Diterangkan, temuan LP3D bahwa yang tercatat di nota keuangan  Pemkab Tapanuli Utara adalah  hasil audit BPK, DBH  Minerba yang diterima oleh Pemkab tahun 2017 sebesar Rp.3.835.403.366, di mana dipertegas oleh Erwin Hutauruk SPMsi, Kabid Penagihan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan BPKPAD  dari Rp.5.221.314.233,~ yang ditransfer pemerintah pusat sesuai data kementerian.

Dikatakanny, nota keuangan hasil audit BPK adalah angka realisasi real dari suatu  anggaran.
Bahkan kepala BPKPAD mengakui ada kesalahan  pembuatan ketetapan dari BPKPAD Tapanuli Utara yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menurut Sanrico dua DBH dari kementerian yang berbeda tidak boleh digabungkan didalam satu rekening agar pengelolaan keuangan negara tidak amburadul.

“DBH Minerba dan DBH iuran pengusahaan hutan  jadi satu rekening. Itu kan dari dua Kementerian yang berbeda. Harusnya di rekening masing masing,” ujar Sanrico.

Selanjutnya dikatakan kalau BPKPAD menyebutkan yang terjadi adalah pemotongan DBH Minerba, ini makin menambah point temuan  masalah.

“BPKPAD Pemkab Tapanuli Utara  harus bisa menjelaskan kemana pemotongan DBH Minerba itu dipergunakan serta alasan pemotongan,” sebut Sanrico.

Sanrico juga menyoroti pernyataan kepala BPKPAD Ir.James Simanjuntak dari hasil audit BPK terhadap LKPD tahun 2017, Pemkab Tapanuli Utara menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)

Disebutkan, opini WTP bukanlah jaminan Pemerintah Daerah bebas dari penyelewengan anggaran atau tidak ada tindak pidana korupsi.

Dari catatan LP3D beberapa kepala daerah yang sebelumnya mendapat opini WTP menjadi tersangka di KPK.

Sanrico mencontohkan, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dua orang Gubernur Riau Rusli Zainal dan Annas Maamun, Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Bangkalan Fuad Amin, Walikota Tegal Ikmal Jaya dan lainnya.

Mereka adalah kepala daerah yang menerima opini WTP yang menjadi tersangka di KPK karena masalah tindak pidana korupsi sebut Sanrico

“Opini WTP bukan jaminan pemerintah daerah bebas korupsi, jadi jangan opini WTP dijadikan tameng, seakan korupsi tidak ada,” tandas Rahlan Sanrico.

Sebelumnya dalam pemberitaan Newscorner.id jumat(1/3/2019) memuat tudingan LP3D adanya dugaan kebocoran DBH Minerba sebesar Rp.1.385.910.267,~ yang dilakukan Pemkab Tapanuli Utara.

Dan Bupati Tapanuli Utara melalui kepala BPKPAD Ir.James simanjuntak didampingi dua staf akuntannya  klarifikasi dugaan tersebut.

James menjelaskan tudingan LP3D tidak sepenuhnya benar.
Sisa DBH yang sebesar Rp.1.385.910.267,~ tidak hilang akan tetapi ada di ketetapan DBH iuran hasil hutan.

Namun James mengakui ada kesalahan pencatatan DBH Minerba yang digabung kesatu rekening DBH hasil hutan sehingga yang tercatat di nota keuangan hasil audit BPK, DBH Minerba adalah sebesar Rp. 3.835.403.366,~

Akan tetapi di hari yang sama Jumat(1/3/2019) kepala BPKPAD Ir.James Simanjuntak memberi bantahan yang dimuat disalah satu media bahwa tudingan LSM LP3D adanya kebocoran DBH Minerba yang diterima pemkab Tapanuli Utara adalah salah atau tidak benar.

Dipemberitaan tersebut, James menjelaskan bahwa pendapatan yang diterima pemkab Tapanuli Utara atas DBH Minerba tahun anggaran 2017 sudah dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) yang sudah diaudit Badan pemeriksa Keuangan(BPK)

Dimana laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun anggaran 2017, pemkab Tapanuli Utara menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian.
(MS)